CITA-CITA
Dikutip dari Rubrik FOKUS.FORUM MANGUNWIJAYA III di Harian KOMPAS, Jumat, 4 Juli 2008 halaman 41.
Sekarang terjadi diskrepansi antara harapan dan kenyataan. Cita-cita bangsa kita ialah mewujudkan negara kesejahteraan, sebuah negara yang berdiri pada tiga pilar: pemerintahan yang kuat, pasar yang kompetitif, serta masyarakat sipil yang bebas dan kritis. Dengan begitu, kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan diharapkan dapat dinikmati oleh semua warga negara, termasuk dalam hal pendidikan..
Oleh A FERRY T INDRATNO
Hal itu terinspirasi dari model demokrasi sosial, di mana negara sebagai regulator, fasilitator, dan redistributor sumber-sumber daya yang ada dalam masyarakat. Pasar diberi kebebasan yang sebebas-bebasnya, tapi tetap ikut dalam regulasi negara sebagai koridor aturan main. Negara menjadi pengawas pasar dan masyarakat sipil. Pajak progresif diberlakukan agar pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum terjangkau oleh semua warga.
Dikutip dari Rubrik FOKUS.FORUM MANGUNWIJAYA III di Harian KOMPAS, Jumat, 4 Juli 2008 halaman 41.
Sekarang terjadi diskrepansi antara harapan dan kenyataan. Cita-cita bangsa kita ialah mewujudkan negara kesejahteraan, sebuah negara yang berdiri pada tiga pilar: pemerintahan yang kuat, pasar yang kompetitif, serta masyarakat sipil yang bebas dan kritis. Dengan begitu, kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan diharapkan dapat dinikmati oleh semua warga negara, termasuk dalam hal pendidikan..
Oleh A FERRY T INDRATNO
Hal itu terinspirasi dari model demokrasi sosial, di mana negara sebagai regulator, fasilitator, dan redistributor sumber-sumber daya yang ada dalam masyarakat. Pasar diberi kebebasan yang sebebas-bebasnya, tapi tetap ikut dalam regulasi negara sebagai koridor aturan main. Negara menjadi pengawas pasar dan masyarakat sipil. Pajak progresif diberlakukan agar pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum terjangkau oleh semua warga.
Akan tetapi, sekarang kita terjebak dalam neoliberalisme, di mana negara semakin jauh menangani urusan publik. Pendidikan tidak bisa lagi menjadi alat pembebas dan gagal menjadi alat mobilisasi sosial. Justru yang terjadi sebaliknya: pendidikan menjadi alat reproduksi kelas.
Ada filosofi yang diperdebatkan dalam liberalisme. Sayap demokrasi protektif serta sayap yang mengebiri negara dan memberi peran pasar seluas-luasnya. Yang pertama dipelopori oleh John Stuart Mill dan yang kedua dipelopori oleh Freidrich vin Hayek. John stuart Mill ini sebetulnya lebih dekat dengan cita-cita UUD 1945.
Menurut John Stuart Mill, masyarakat yang kompetitif akan mengembangkan segalanya, tetapi harus ada proteksi terhadap demokrasi. Kalau tidak diproteksi, demokrasi akan gagal menciptakan SDM-SDM yang baik, seperti terjadi di Indonesia. Apa yang harus diproteksi? Pendidikan dan kesehatan karena akan menghasilkan SDM yang siap untuk bersaing. Friedrich von Hayek lebih menekankan pada perlindungan hak. Oleh karena itu, ia lebih memihak pada pasar dan kemudian mengebiri negara. Dalam situasi demokrasi yang beku, Indonesia memilih jalur von Hayek.
Globalisasi dan potret SDM
Di tengah kebijakan negara yang tidak mau memproteksi sektor publik, terjadi perubahan besar di dunia. Thomas L Friedman (2005) menyebutnya sebagai the world is flat. Menurut Sri Adiningsih, dalam dunia yang berubah sekarang ini pertempuran dan persaingan sudah head to head, ada pergeseran luar biasa yang akan memengaruhi desain pendidikan kita.
Pada globalisasi jilid pertama (abad XVIII-IXX), negara memegang peranan dalam mengekspansi dunia. Globalisasi jilid kedua (abad XX) adalah masa multinational corporation (perusahaan multinasional), di mana globalisasi di-drived oleh multinational corporation firm.
Saat ini kita telah memasuki globalisasi jilid ketiga, yang men-drive individu-individu. Persaingan dan pertempuran terjadi bukan lagi antarnegara atau antarkorporasi, melainkan antar orang. Saat ini orang harus memasarkan dirinya sendiri. Setiap orang agar bisa bertahan harus menguasai internet, bahasa internasional, dan informasi.
Perubahan dunia ini besar pengaruhnya pada negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Pada globalisasi jilid pertama kita dijajah oleh Belanda, Inggris, dan Jepang. Globalisasi jilid kedua multinational corporation menghantam kemandirian kita sebagai suatu bangsa. Kita tidak punya kemandirian di bidang pangan, energi, dan modal. Kalau pada globalisasi jilid satu dan kedua kita sudah tidak survive, pada gelombang ketiga pun kita akan kalah bersaing kalau kita tidak menyiapkan SDM yang terdidik mulai dari sekarang.
Bagaimana SDM kita saat ini? Kualitas SDM Indonesia termasuk ”terbelakang” dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Secara kuantitas SDM kita besar, tetapi secara kualitas kita kalah. Dilihat dari human development index dan indikator lainnya, Indonesia kalah dari negara tetangga yang selevel di ASEAN, misalnya Malaysia.
Sekolah Rakyat Pancasila
Francis Wahono melihat keterpurukan Indonesia di antaranya disebabkan politik pendidikan rakyat Pancasila tahun1950 diganti politik pendidikan pemerintah ala militerisme zaman Jepang pada tahun 1970-an sampai 1990-an dan kini tahun 2000-an diganti lagi dengan politik pendidikan pemerintah gaya partai pencari rente proyek dengan pembenaran edeologi neoliberalisme.
Menurut Wahono, jika keindonesiamerdekaan kita ala pendiri bangsa hendak dilahirkan kembali dari lumpur keterpurukan, revolusi pendidikan ala pendidikan rakyat Pancasila, di mana pendidikan ala Mangunwijaya dapat menjadi contoh hidup dan inisiatif-inisiatif alternatif dapat terwadahi, harus diselenggarakan.
Sebagai titik pangkal, dokumentasi dua buku Sutedjo Bradjanagara yang terbit pada tahun 1950-an dapat menjadi acuan. Buku pertama ditulis oleh S Bradjanagara dan L Kartasoebrata, berjudul Djalan Baru untuk Memperbaharui Pendidikan dan Pengajaran, Sekolah Rakyat Pancasila. Buku kedua yang melengkapi buku pertama, juga ditulis Sutedjo Bradjanagara, berjudul Sedjarah Pendidikan Indonesia, Yogyakarta, 1956.
Buku pertama menguraikan detail Sekolah Rakyat Pancasila, buku kedua tentang sitz im leben-nya, konteks dan alasan kelahiran dan keberadaannya. Sutedjo Bradjanagara adalah Ketua Badan Kongres Pendidikan Indonesia pada kurun waktu itu.
Untuk memulai Sekolah Rakyat Pancasila dibutuhkan perubahan komitmen, filosofi, kurikulum, retraining guru, termasuk menguasai sejarah pendidikan dunia atau pun perjuangan bangsa Indonesia. Biaya untuk menyelenggarakan tentu lebih murah daripada biaya menyelenggarakan ujian nasional dan ikutannya. Anggaran 2 persen dari APBN tetap harus dipenuhi.
Ada dua dasar untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran ala Sekolah Rakyat Pancasila, yakni pengajaran harus diberikan menurut kodrat dan kebutuhan anak serta sekolah harus berhubungan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Pendidikan harus menghilangkan penyeragaman karena akan mematikan kreativitas anak. Sekolah menjadi bagian organis dari masyarakat, untuk masa depan masyarakatnya, bukan alat kekuasaan, pun bukan alat menajamkan elitisme dan fanatisme.
Guru harus tahu betul keadaan lingkungan sekitar sekolah. Bahan-bahan apa yang ada di sekitar sekolah yang dapat digunakan sebagai bahan pengajaran. Dalam bentuk apa bahan-bahan itu akan diajarkan. Bahan dapat diambil dari jalannya musim, pesta desa, dan adat istiadat. Pengajaran berbahan lingkungan ini cocok untuk kelas rendah sampai kelas IV, sedangkan untuk kelas V dan VI harus dibawa lebih jauh dari lingkungannya. Anak-anak senang menjelajah yang di luar lingkungan desan atau kampungnya, tetapi tetap harus bertolak dari sumber belajar sekitar.
Konsep Sekolah Rakyat Pancasila sejalan dengan apa yang diusulkan Sri Adiningsih bahwa untuk memenangi persaingan pada era globalisasi ketiga dibutuhkan sistem pendidikan yang glocalization. Kita berpikir secara global, tetapi harus bertindak secara lokal. Think globally, act locally!
Berkreasi
Saat ini Departemen Pendidikan Nasional menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Sekolah boleh berkreasi menciptakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan konteks siswa dan lingkungannya. Namun, KTSP itu tidak berguna karena standarnya tetap dibuat pemerintah pusat dan diuji secara nasional melalui ujian nasional. Sekolah dan guru lebih memilih jalan aman, mengikuti instruksi dinas setempat.
Dari sisi kebudayaan, pendidikan bertugas menyuburkan kebudayaan bangsa, kepribadian bangsa, dan menjunjung harga diri bangsa dalam pergaulan internasional. Dalam negara merdeka, kebebasan jiwa dipentingkan sekali.
Stelsel klasikal dan montessori dapat secara bergilir ditukar satu sama lain. Stelsel klasikal guru menghadapi murid dalam satu kelas, sedangkan montessori berpusat pada kreativitas pribadi. Jalan tengah adalah stelsel dalto. Ada kebebasan dalam suatu kelompok. Yang hendak dibangun oleh Sekolah Rakyat Pancasila adalah masyarakat Pancasila, masyarakat yang bersifat nasional, demokratis, berperikemanusiaan dan berketuhanan untuk dapat mewujudkan keadilan sosial. Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap serta warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat di Tanah Air.
Sekolah Rakyat Pancasila dari faktor tempat dan ruang juga disusun sedemikian rupa sehingga pendidikan sarat lingkungan dan partisipatif aktif dapat dilaksanakan. Sebagai ganti lapangan konblok di tengah sekolah, dalam bangunan yang membentuk lingkaran, di dalamnya ada panggung kesenian, kolam ikan, dan taman. Sementara itu, di pinggir belakang ada tempat bengkel dan toko hasil kerajinan tangan.
Bila substansi Sekolah Rakyat Pancasila kita jadikan landasan pembelajaran sekarang ini, merupakan revolusi pendidikan, pendorong, dan pelancar usaha melahirkan kembali keindonesiamerdekaan sera dapat menghasilkan SDM yang memiliki kemandirian, harga diri, cinta bangsa, dan daya saing menghadapi globalisasi jilid ketiga.
A FERRY T INDRATNO
Anggota staf Dinamika Edukasi Dasar
Kembali
Ada filosofi yang diperdebatkan dalam liberalisme. Sayap demokrasi protektif serta sayap yang mengebiri negara dan memberi peran pasar seluas-luasnya. Yang pertama dipelopori oleh John Stuart Mill dan yang kedua dipelopori oleh Freidrich vin Hayek. John stuart Mill ini sebetulnya lebih dekat dengan cita-cita UUD 1945.
Menurut John Stuart Mill, masyarakat yang kompetitif akan mengembangkan segalanya, tetapi harus ada proteksi terhadap demokrasi. Kalau tidak diproteksi, demokrasi akan gagal menciptakan SDM-SDM yang baik, seperti terjadi di Indonesia. Apa yang harus diproteksi? Pendidikan dan kesehatan karena akan menghasilkan SDM yang siap untuk bersaing. Friedrich von Hayek lebih menekankan pada perlindungan hak. Oleh karena itu, ia lebih memihak pada pasar dan kemudian mengebiri negara. Dalam situasi demokrasi yang beku, Indonesia memilih jalur von Hayek.
Globalisasi dan potret SDM
Di tengah kebijakan negara yang tidak mau memproteksi sektor publik, terjadi perubahan besar di dunia. Thomas L Friedman (2005) menyebutnya sebagai the world is flat. Menurut Sri Adiningsih, dalam dunia yang berubah sekarang ini pertempuran dan persaingan sudah head to head, ada pergeseran luar biasa yang akan memengaruhi desain pendidikan kita.
Pada globalisasi jilid pertama (abad XVIII-IXX), negara memegang peranan dalam mengekspansi dunia. Globalisasi jilid kedua (abad XX) adalah masa multinational corporation (perusahaan multinasional), di mana globalisasi di-drived oleh multinational corporation firm.
Saat ini kita telah memasuki globalisasi jilid ketiga, yang men-drive individu-individu. Persaingan dan pertempuran terjadi bukan lagi antarnegara atau antarkorporasi, melainkan antar orang. Saat ini orang harus memasarkan dirinya sendiri. Setiap orang agar bisa bertahan harus menguasai internet, bahasa internasional, dan informasi.
Perubahan dunia ini besar pengaruhnya pada negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Pada globalisasi jilid pertama kita dijajah oleh Belanda, Inggris, dan Jepang. Globalisasi jilid kedua multinational corporation menghantam kemandirian kita sebagai suatu bangsa. Kita tidak punya kemandirian di bidang pangan, energi, dan modal. Kalau pada globalisasi jilid satu dan kedua kita sudah tidak survive, pada gelombang ketiga pun kita akan kalah bersaing kalau kita tidak menyiapkan SDM yang terdidik mulai dari sekarang.
Bagaimana SDM kita saat ini? Kualitas SDM Indonesia termasuk ”terbelakang” dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Secara kuantitas SDM kita besar, tetapi secara kualitas kita kalah. Dilihat dari human development index dan indikator lainnya, Indonesia kalah dari negara tetangga yang selevel di ASEAN, misalnya Malaysia.
Sekolah Rakyat Pancasila
Francis Wahono melihat keterpurukan Indonesia di antaranya disebabkan politik pendidikan rakyat Pancasila tahun1950 diganti politik pendidikan pemerintah ala militerisme zaman Jepang pada tahun 1970-an sampai 1990-an dan kini tahun 2000-an diganti lagi dengan politik pendidikan pemerintah gaya partai pencari rente proyek dengan pembenaran edeologi neoliberalisme.
Menurut Wahono, jika keindonesiamerdekaan kita ala pendiri bangsa hendak dilahirkan kembali dari lumpur keterpurukan, revolusi pendidikan ala pendidikan rakyat Pancasila, di mana pendidikan ala Mangunwijaya dapat menjadi contoh hidup dan inisiatif-inisiatif alternatif dapat terwadahi, harus diselenggarakan.
Sebagai titik pangkal, dokumentasi dua buku Sutedjo Bradjanagara yang terbit pada tahun 1950-an dapat menjadi acuan. Buku pertama ditulis oleh S Bradjanagara dan L Kartasoebrata, berjudul Djalan Baru untuk Memperbaharui Pendidikan dan Pengajaran, Sekolah Rakyat Pancasila. Buku kedua yang melengkapi buku pertama, juga ditulis Sutedjo Bradjanagara, berjudul Sedjarah Pendidikan Indonesia, Yogyakarta, 1956.
Buku pertama menguraikan detail Sekolah Rakyat Pancasila, buku kedua tentang sitz im leben-nya, konteks dan alasan kelahiran dan keberadaannya. Sutedjo Bradjanagara adalah Ketua Badan Kongres Pendidikan Indonesia pada kurun waktu itu.
Untuk memulai Sekolah Rakyat Pancasila dibutuhkan perubahan komitmen, filosofi, kurikulum, retraining guru, termasuk menguasai sejarah pendidikan dunia atau pun perjuangan bangsa Indonesia. Biaya untuk menyelenggarakan tentu lebih murah daripada biaya menyelenggarakan ujian nasional dan ikutannya. Anggaran 2 persen dari APBN tetap harus dipenuhi.
Ada dua dasar untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran ala Sekolah Rakyat Pancasila, yakni pengajaran harus diberikan menurut kodrat dan kebutuhan anak serta sekolah harus berhubungan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Pendidikan harus menghilangkan penyeragaman karena akan mematikan kreativitas anak. Sekolah menjadi bagian organis dari masyarakat, untuk masa depan masyarakatnya, bukan alat kekuasaan, pun bukan alat menajamkan elitisme dan fanatisme.
Guru harus tahu betul keadaan lingkungan sekitar sekolah. Bahan-bahan apa yang ada di sekitar sekolah yang dapat digunakan sebagai bahan pengajaran. Dalam bentuk apa bahan-bahan itu akan diajarkan. Bahan dapat diambil dari jalannya musim, pesta desa, dan adat istiadat. Pengajaran berbahan lingkungan ini cocok untuk kelas rendah sampai kelas IV, sedangkan untuk kelas V dan VI harus dibawa lebih jauh dari lingkungannya. Anak-anak senang menjelajah yang di luar lingkungan desan atau kampungnya, tetapi tetap harus bertolak dari sumber belajar sekitar.
Konsep Sekolah Rakyat Pancasila sejalan dengan apa yang diusulkan Sri Adiningsih bahwa untuk memenangi persaingan pada era globalisasi ketiga dibutuhkan sistem pendidikan yang glocalization. Kita berpikir secara global, tetapi harus bertindak secara lokal. Think globally, act locally!
Berkreasi
Saat ini Departemen Pendidikan Nasional menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Sekolah boleh berkreasi menciptakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan konteks siswa dan lingkungannya. Namun, KTSP itu tidak berguna karena standarnya tetap dibuat pemerintah pusat dan diuji secara nasional melalui ujian nasional. Sekolah dan guru lebih memilih jalan aman, mengikuti instruksi dinas setempat.
Dari sisi kebudayaan, pendidikan bertugas menyuburkan kebudayaan bangsa, kepribadian bangsa, dan menjunjung harga diri bangsa dalam pergaulan internasional. Dalam negara merdeka, kebebasan jiwa dipentingkan sekali.
Stelsel klasikal dan montessori dapat secara bergilir ditukar satu sama lain. Stelsel klasikal guru menghadapi murid dalam satu kelas, sedangkan montessori berpusat pada kreativitas pribadi. Jalan tengah adalah stelsel dalto. Ada kebebasan dalam suatu kelompok. Yang hendak dibangun oleh Sekolah Rakyat Pancasila adalah masyarakat Pancasila, masyarakat yang bersifat nasional, demokratis, berperikemanusiaan dan berketuhanan untuk dapat mewujudkan keadilan sosial. Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap serta warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat di Tanah Air.
Sekolah Rakyat Pancasila dari faktor tempat dan ruang juga disusun sedemikian rupa sehingga pendidikan sarat lingkungan dan partisipatif aktif dapat dilaksanakan. Sebagai ganti lapangan konblok di tengah sekolah, dalam bangunan yang membentuk lingkaran, di dalamnya ada panggung kesenian, kolam ikan, dan taman. Sementara itu, di pinggir belakang ada tempat bengkel dan toko hasil kerajinan tangan.
Bila substansi Sekolah Rakyat Pancasila kita jadikan landasan pembelajaran sekarang ini, merupakan revolusi pendidikan, pendorong, dan pelancar usaha melahirkan kembali keindonesiamerdekaan sera dapat menghasilkan SDM yang memiliki kemandirian, harga diri, cinta bangsa, dan daya saing menghadapi globalisasi jilid ketiga.
A FERRY T INDRATNO
Anggota staf Dinamika Edukasi Dasar
Kembali
Tidak ada komentar:
Posting Komentar