Belajarlah dari Negeri China

Diunduh dari Rubrik OPINI di Harian Jurnal Nasional, Jakarta | Selasa, 26 Agt 2008

Para ustadz atau dai sering mengutip hadits yang berbunyi, “Tuntutlah ilmu walau sampai ke Negeri China.” Terlepas dari sanad hadits ini yang lemah, China memang memiliki kelebihan yang bisa kita jadikan pelajaran. Prestasi yang baru saja diukir Negeri Panda itu adalah kesuksesannya dalam pelaksanaan Olimpiade 2008 di Beijing.

Dalam Olimpiade Beijing yang telah ditutup Minggu (24/8) lalu, China meraih dua keberhasilan sekaligus, yakni dalam penyelenggaraan dan pertandingan olahraga. Olimpiade Beijing dibuka dan ditutup dengan upacara yang spektakuler dengan mengerahkan ratusan penari, pesta kembang api, dan atraksi lain yang memukau.

Selama penyelenggaraan Olimpiade, China memberikan layanan kelas satu kepada para atlet, ofisial, maupun tamu-tamu lain. Fasilitas pertandingan, transportasi, dan akomodasi dipersiapkan dengan baik. Persiapkan serius selama tujuh tahun pun tidak sia-sia dengan kesuksesan yang didapat.

Keberhasilan itu menutupi kekhawatiran sebelumnya terkait dengan tingginya polusi udara, ancaman demonstrasi, dan pembatasan kebebasan pers. Presiden Komite Olimpiade Internasional Jacques Rogge dan sejumlah tamu yang menghadiri upacara penutupan menyatakan Olimpiade Beijing “benar-benar luar biasa”.

China tidak hanya sukses sebagai tuan rumah, tapi juga berhasil menjadi juara umum dengan meraup 51 emas, 21 perak, dan 28 perunggu. Negara adidaya Amerika Serikat, yang biasanya juara umum, harus rela menempati urutan kedua dengan 36 emas, 38 perak, dan 36 perunggu. Posisi ketiga dipegang Rusia dengan memperoleh 23 emas, 21 perak, dan 28 perunggu. Inggris yang akan menjadi tuan rumah Olimpiade 2012 menempati peringkat keempat dengan 19 emas, 13 perak, dan 15 perunggu.

Tentu Olimpiade bukan melulu persoalan olahraga, tapi juga memiliki dimensi ekonomi, politik, dan sosial budaya. Dalam hal ini pun Negeri Tirai Bambu juga mendapat keuntungan besar. Ribuan orang dari berbagai penjuru dunia yang datang ke Beijing tentu membuat perputaran uang triliunan rupiah dan menghidupkan perdagangan di China. Untuk memersiapkan segala keperluan Olimpiade, Beijing pun rela mengeluarkan dana US$43 miliar (Rp387 triliun).

Olimpiade Beijing membuat China semakin terbuka, baik secara politik, maupun sosial budaya. “Lewat Olimpiade, dunia belajar lebih banyak tentang China, dan China belajar lebih banyak tentang dunia,” kata Rogge.

Proses saling belajar antara China dan dunia itu tentu akan meningkatkan saling pengertian, kepercayaan, dan kerja sama yang bermanfaat. Ketua Panitia Olimpiade Beijing Liu Qi mengatakan bahwa pesta olahraga terbesar di dunia itu menjadi bukti bahwa dunia telah memercayai China. Kenyataannya, Beijing bisa melaksanakan kepercayaan itu dengan baik.

Olimpiade pun menunjukkan adanya transformasi politik dan sosial yang telah dilaksanakan oleh China, dari sebuah negara komunis yang tertutup menjadi begitu terbuka. Kenyataan ini menjawab kritik-kritik yang selam ini dialamatkan kepada China terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, pengekangan kebebasan pers, pencemaran lingkungan dan sebagainya.

Keberhasilan Olimpiade membuktikan bahwa China bisa memberdayakan birokrasi pemerintahan maupun rakyatnya dengan efektif.

Selain sukses Olimpiade, China sudah mencatat keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Industri dan perdagangan China berkembang, sehingga produk China pun membanjiri pasar-pasar dunia, dari Amerika Serikat hingga Indonesia. Dengan tingkat pertumbuhan tinggi, pada 2007 pertumbuhan ekonomi 11,9 persen, China telah menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia.

[ Kembali ]

Olimpiade Beijing dan "Soft Power" China

Diunduh dari Harian KOMPAS, Sabtu, 23 Agustus 2008

Evi Fitriani

Tanggal 8 Agustus lalu kita menyaksikan upacara megah pembukaan Olimpiade Beijing 2008 dihadiri ribuan atlet dan sekitar 80 pemimpin dunia serta disaksikan ratusan juta penonton di 220 negara dan teritori. Pertunjukan spektakuler menonjolkan kekayaan budaya sepanjang 5.000 tahun dengan teknologi mutakhir memperlihatkan China bukan negara proletar lagi.

Sebagai tuan rumah olimpiade, China tidak hanya mempersiapkan atlet-atlet terbaiknya, tetapi juga memodernkan teknologinya serta membenahi sektor budaya dan lingkungan hidup. Melalui Olimpiade Beijing ini, China ingin memperkuat dan menunjukkan soft power-nya kepada dunia.

Soft power adalah kemampuan untuk membuat pihak lain menjalankan apa yang kita inginkan tanpa kita harus menggunakan kekerasan atau membayar melainkan melalui daya tarik (Nye, 2008). Berbeda dengan hard power, seperti kekuatan militer, dalam soft power pihak lain melakukan apa yang kita inginkan karena keinginan dari dirinya sendiri berkat kemampuan nonkekerasan yang kita miliki.

Dalam hubungan internasional, kekuatan jenis ini sudah lama dipraktikkan, tetapi baru menjadi sorotan sejak Joseph Nye Jr meluncurkan bukunya, Soft Power, tahun 2004. Soft power suatu negara berasal dari kekayaan budaya, nilai-nilai dan kebijakannya. Negara yang sudah kuat dalam ekonomi dan militer umumnya mengejar soft power, kecuali AS di bawah Presiden Bush yang masih saja mengandalkan hard power.

Motivasi utama

Mengapa negara berlomba menjadi penyelenggara olimpiade sampai Komite Olimpiade Internasional (IOC) harus mentenderkan pemenangnya? Olimpiade memang bisnis yang menguntungkan, tetapi soft power menjadi motivasi utama. Olimpiade adalah peristiwa besar dunia yang membawa prestise bagi tuan rumah.

Transformasi ekonomi China sejak tahun 1979 telah menjadikan China sebagai kekuatan ekonomi baru dengan pertumbuhan ekonomi menakjubkan dalam dua dekade terakhir. Selanjutnya China memodernisasikan kekuatan militernya dan membangun blue navy. Setelah diakui sebagai salah satu kekuatan ekonomi dan militer dunia, kini saatnya China memperlihatkan kekayaan budaya dan kehebatan sumber daya manusianya. Para pemimpinnya juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa China mampu mengatasi dampak negatif pembangunan ekonomi dan militernya dengan menjadi penyelenggara olimpiade yang ramah lingkungan dan menghormati hak asasi manusia yang menjadi pedoman dalam Olympiade Charter.

Untuk memenuhi persyaratan olimpiade—dan untuk menjawab kritik dunia atas kehancuran lingkungan—China menghabiskan sekitar 13 miliar yuan untuk pembangunan infrastruktur olimpiade yang ramah lingkungan. Otoritas China juga merelokasi industri, membatasi kendaraan bermotor, meremajakan bus umum, dan menutup pabrik-pabrik tertentu selama olimpiade berlangsung guna mengatasi polusi udara di Beijing.

Kehadiran begitu banyak pemimpin politik juga memberi kesan China mampu menangani kompleksitas berbagai dimensi hubungan—politik, ekonomi, budaya, dan olahraga—sekaligus dengan baik. Bagi para pemimpin negara dan pemerintahan, kehadiran mereka di arena olimpiade bukan hanya untuk memberi dukungan kepada para atletnya, tetapi ada efek diplomasi yang ingin di timbulkan. Pertama memperlihatkan kepada dunia hubungan baiknya dengan China; hubungan politik negara tersebut dengan Beijing tidak terganggu protes terhadap praktik HAM di China, termasuk pendudukan China di Tibet. Kedua, memperlihatkan kepada China bahwa negara tersebut mendukung China sebagai tuan rumah olimpiade walau ada ancaman keamanan dari kelompok teroris. Dua efek ini memang diharapkan China sebagai bukti soft power-nya.

Kekayaan budaya

Selain pesta olahraga, Olimpiade Beijing juga sebagai pameran kekayaan budaya. Setiap tahun, sejak 2003, diselenggarakan Olympic Cultural Festival yang bertujuan memperkenalkan keunikan budaya China kepada dunia. Selama olimpiade, para atlet, ofisial, penonton dan wartawan juga disuguhi berbagai kegiatan seni. Situs web resmi olimpade memberikan informasi tentang museum, pameran, tempat-tempat minum teh dengan menu spesial warisan para raja China, dan pertunjukan Opera Peking, akrobat, bela diri, dan sebagainya.

Olimpiade Beijing yang berjalan lancar membuat China menjadi tuan rumah yang sukses karena berhasil membiayai dan mengelola hajatan besar yang pasti luar biasa rumitnya dari sisi logistik, keamanan, dan teknis. Ini akan membuktikan kemampuan teknologi dan sumber daya manusia China yang tidak kalah dengan negara-negara maju. Dengan berhasilnya para atlet China mengumpulkan medali emas terbanyak, menggeser Amerika Serikat, prestise China akan berganda: sukses dalam penyelenggaraan dan prestasi olahraga. Dengan keberhasilan menjadi tuan rumah olimpiade, China menampilkan diri sebagai negara yang kuat dan mampu memimpin, tetapi dengan wajah baru yang berbudaya dan bersahabat terhadap dunia luar.

Olimpiade Beijing bukanlah tujuan utama; tetapi bagaimana dunia melihat China setelah 2008. China berharap posisi dan prestisenya di dunia akan meningkat yang berarti kemampuannya untuk memengaruhi negara lain—tanpa menggunakan tekanan politik atau ekonomi— juga akan lebih besar.

Selamat mengagumi kekayaan serta kemampuan China.

Evi Fitriani Dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia dan Kandidat Doktor di Australian National University

[ Kembali ]

Jalan Pelajaran, Jalan Perubahan

200 tahun anyer-panarukan

Diunduh dari Harian KOMPAS, Kamis, 14 Agustus 2008.

Melintasi bayang gelap dari rerimbunan deretan pohon-pohon asam jawa bak melintas lorong waktu menuju masa lalu. Seolah kembali ke sekitar 200 tahun silam, menemukan kembali artefak lama tentang Jalan Raya Pos (De Grote Postweg) ”bikinan” Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels.

Awalnya adalah Anyer di barat yang dijejak Daendels 1 Januari 1808. Ujung satunya adalah Panarukan, 1.100-an km ke arah timur. Keduanya telah menjadi titik penting pembangunan jalan raya ”trans Jawa” yang menghubungkan pulau ini sebagai sebuah kesatuan. Dengan rampungnya Jalan Raya Pos, waktu tempuh Batavia ke Surabaya dari sebulan di musim kemarau terpangkas menjadi 3-4 hari saja.

Adalah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang berkuasa di Hindia Belanda sepanjang 1808-1811 yang "memulai" pembukaan "trans-Jawa" itu.

Awalnya, Jalan Raya Pos diperuntukkan bagi kepentingan administratif para penguasa. Gerobak atau cikar milik rakyat tidak boleh lewat. Berawal dari keinginan untuk menyiapkan sistem pertahanan dari kemungkinan serangan Inggris; Jalan Raya Pos sekaligus berperspektif ekonomis. Dasar pemikirannya: hanya dengan akses transportasi yang baik, sumberdaya bisa lebih mudah "disedot" ke pusat pemerintahan Hindia Belanda.

Pesona Jawa

Di masa lalu, Jawa memang ibarat "permata". Sumberdaya yang berlimpah terbukti bisa dikuras untuk mengapungkan negeri Belanda. Pendukung utama dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi itu adalah sistem tanam paksa (cultuur stelsel) yang diperkenalkan oleh Van Den Bosch pada 1830.

Beberapa komoditas ekspor utama dan yang sengaja dipilih karena laku di pasar Eropa dan dunia adalah kopi, gula, teh dan tembakau. Hingga paruh awal abad ke-20, kopi terus berkembang menjadi komoditas andalan pemerintah Kolonial Belanda bersama-sama dengan teh, gula pasir, dan tembakau.

Belanda bak mendulang "emas hijau" dari sistem itu. Apalagi komoditas unggulan seperti kopi, gula, teh dan tembakau asal Jawa terus menanjak menjadi primadona di pasar dunia. Masa tanam paksa telah menjadikan Jawa sebagai pemasok sumberdaya yang luar biasa. Dari semua itu diperkirakan Belanda bisa mendapatkan untung sampai 2,4 juta gulden per tahun, sementara buruh perkebunan hanya dibayar sekitar 30 sen saja.

Masa lalu juga menyisakan cerita kepedihan. Daendels dianggap menjalankan kekuasaan tangan besi selama memerintah.

Apapun, zaman bergerak. Jawa yang tampak kini sungguh sangat berbeda dari Jawa 200 tahun silam. Jalan raya itu telah berubah menjadi salah satu urat nadi ekonomi, salah satu sumber perubahan di Jawa. Pembangunan infrastruktur baru, utamanya jalan, pastilah akan mendorong perubahan—terutama bagi wilayah dan penduduk yang dilewatinya.

Ketika semuanya bisa bergerak lebih cepat, rupa Jalan Raya Pos tak lagi sama dengan 200-an tahun silam. Demikian pula dengan lingkungan sosial dan ekonomi di sekitarnya. Jalan Raya Pos mengubah wajah perkotaan Jawa, menjadi saksi hidup dan matinya kota-kota yang dilaluinya. Jalan ibarat "penyedot" dan "penggelontor" sumberdaya dan energi lokal. Jalan juga menjadi pintu masuk melihat potret kehidupan yang tak banyak perbaikan. Ratusan hingga jutaan warga terbelit persoalan kemiskinan. Petani yang kehilangan tanah garapan, nelayan yang tidak lagi sanggup melayarkan kapal ke lautan.

Ekspedisi 200 Tahun Anjer-Panaroekan digagas Kompas untuk mengingatkan kembali bangsa ini tentang perjalanannya di masa lalu. Ekspedisi akan dimulai di Anyer pada 15 Agustus ini dan diakhiri di Panarukan 25 Agustus mendatang.

Jawa ibarat perahu sarat penumpang. Berdasarkan survei pemerintahan Raffles pada 1815, jumlah penduduk Jawa-Madura sebanyak 4.615.270 jiwa pada awal abad ke-19. Kini, penduduk Pulau Jawa telah melonjak menjadi sekitar 129,996 juta jiwa. Daya dukung Jawa tentu menjadi makin berat, bahkan pada tingkat mengkawatirkan. Krisis air bersih selalu menjadi hantu.

Jalan Daendels, Jalan Raya Pos, Jalan Anyer-Panarukan, atau apapun sebutannya adalah tonggak untuk belajar melihat ke dalam, menemukan kembali diri kita. Melihat diri lebih dalam, menarik pelajaran, dan menerawang perubahan yang mesti dilakukan di depan.

(Sidik Pramono/ B Josie Susilo Hardianto)

[Kembali]

Jayabaya

Diunduh dari Harian KOMPAS, Sabtu, 17 Mei 2008

Oleh Jakob Sumardjo

Ini sama sekali bukan klenik yang menghubungkan nama Jayabaya dengan ramalan-ramalannya. Memang tokoh historis ini juga tokoh mitos Jawa, yang muncul kembali namanya setiap bangsa mengalami masa-masa krisis, masa putus asa, masa penderitaan, yang mengharapkan segera datangnya zaman emas.

Raja Jayabaya hidup dalam abad ke-12 di Kerajaan Panjalu, yang dalam buku-buku sekolah disebut Kediri. Dialah raja yang berhasil mengalahkan saudaranya, raja Kerajaan Jenggala, sehingga kerajaan Jawa bersatu kembali. Kemenangan ini, antara lain, diabadikan dalam prasasti yang dibuatnya pada tahun 1135 yang dikenal sebagai Prasasti Ngantang, dengan semboyan Panjalu Menang (Penjalu Jayati).

Urusan kita bukan dengan kemenangan politik ini, tetapi dengan sebuah karya sastra berbentuk kakawin (puisi) Bharatayudha yang ditulis oleh dua pujangga, Empu Sedah dan Empu Panuluh, pada tahun 1157. Dengan demikian, sekitar 22 tahun setelah Panjalu Jayati, Raja Jayabaya diabadikan dalam kakawin terkenal tersebut.

Yang menarik dari kakawin ini adalah ungkapan sebagai berikut: Pulau Jawa adalah tanah yang subur makmur, sangat indah tiada tara, tetapi negara itu sedang menderita sedih karena dirusak oleh orang-orang jahat. Raja yang memerintah tidak mampu menjaganya.

Batara Wisnu melihat itu, iba hatinya. Karena itu, ia turun ke dunia untuk menjadi raja Jawa demi keamanan dan kesejahteraan kerajaan. Dahulu, sebagai Batara Kresna, ia telah berjaya gilang-gemilang dalam perang (Bharatayudha). Sekarang yang menjadi sesembahan semesta adalah Raja Jayabaya, yang melanjutkan tugas Batara Kresna.

Petikan ini hanya ingin menunjukkan bahwa Pulau Jawa masa lampau lewat 850 tahun lalu sama saja dengan Pulau Jawa zaman sekarang. Syair di atas, kalau dihilangkan Batara Wisnu dan Batara Kresna, akan sama dengan gambaran masa kita kini. ”Tanah Jawa yang subur makmur dirusak oleh orang-orang jahat. Dan raja yang memerintah tak mampu menjaganya.”

Menguasai Jawa

Pulau Jawa dan Indonesia tidak ada bedanya. Jawa yang subur makmur adalah Indonesia yang subur makmur. Sejarah peradaban Indonesia berpusat di Pulau Jawa sehingga DN Aidit pernah menyatakan bahwa menguasai Jawa berarti menguasai Indonesia. Sejarah Indonesia sendiri banyak bermain di Pulau Jawa sejak zaman Hindu-Buddha, Islam, dan kolonial Belanda, kemudian Republik Indonesia. Menguasai Indonesia itu harus dimulai di Pulau Jawa. Jepang melakukannya demikian.

Kesuburan dan kemakmuran Indonesia mengalir ke Pulau Jawa. Rotasi mata uang berpusat di Pulau Jawa dan lebih khusus lagi di Jakarta. Tidak mengherankan apabila arus urbanisasi terpusat ke Jakarta. Kekayaan Indonesia itu adanya di Jakarta sehingga remah-remah yang jatuh menjadi rebutan kaum urbanis.

Dibaca secara modern, Jayabaya dan Bharatayudha adalah gambaran untuk diri kita. Raja Jayabaya yang masih muda bertindak sebagai Kresna, perwujudan Dewa Wisnu yang mencintai keadilan, kemakmuran, dan kedamaian, dapat berubah menjadi Brahala berkepala seribu apabila marah. Kemarahannya ditujukan kepada orang-orang jahat yang membuat negara rusak dan rakyatnya menderita.

Wisnu itu paradoks, seperti halnya Kresna dan Raja Jayabaya. Ia yang adil dan baik hati penuh cinta kasih dapat berubah seketika menjadi perusak maha dahsyat menghancurkan orang- orang jahat yang merusak negara. Dan itulah yang dilakukan Jayabaya dalam perang ”Bharatayudha Jawa”.

Ia melakukan ritual korban dengan persembahan bunga-bunga yang terselip di kepala musuh-musuhnya yang terpenggal, biji-biji mata lawan menjadi butir-butir wijen, dan kota-kota yang terbakar sebagai anglo pembayar kemenyan.

Hutan kejahatan

Raja Jayabaya tidak mau dicatat dalam sejarah sebagai ”raja yang memerintah tidak mampu menjaganya”. Ia telah mulai dengan KPK-nya. Namun, ”orang- orang jahat yang merusak negara” masih terlalu banyak. Mereka ini ibarat semut-semut yang ribuan keluar dari liangnya. Dibunuh lima, yang muncul lima puluh. Dibinasakan yang lima puluh, muncul dua ratus. Dua ratus diluluhlantakkan, muncul seribu. Gila! Orang Jawa akan mengatakannya, nggilani. Bikin bergidik bulu roma akibat lawan tak habis-habisnya.

Kejahatan itu, dalam cerita wayang kulit, ibarat Perang Kembang. The War of the Roses. Dalam setiap cerita, dari generasi ke generasi wayang berikutnya, akan selalu muncul barisan begundal (jahat) yang sama, yakni raksasa Cakil dengan empat companies- nya, yang masing-masing bertubuh hitam, putih, kuning, dan merah, lambang nafsu-nafsu manusia. Pembegal-pembegal jahat ini selalu berhasil dibunuh dalam sebuah cerita, tetapi hidup dan muncul kembali dalam cerita yang lain. Kejahatan itu abadi, tak bisa dilenyapkan. Hanya bisa dikurangi.

Perang Bharatayudha yang sudah dimulai sekarang ini baru awal perang. KPK sekarang ini baru menyiangi pinggir hutan kejahatan. Perang Bharatayudha masih harus diteruskan oleh Jayabaya-Jayabaya berikutnya karena undang-undang sekarang ini tak memungkinkan lagi menjadi presiden seumur hidup. Dua kali masa kepresidenan juga belum cukup. Harus ada empat atau lima presiden berikutnya yang terus memukul genderang perang Bharatayudha.

KPK perlu diperkuat dengan tambahan panglima-panglima perang yang berwatak kuat dan berani mati. Bunga-bunga yang terselip di kepala-kepala musuh masih banyak untuk dijadikan korban.

Anak cucu kita juga yang akan menanggung perbuatan-perbuatan kita yang jahat. Penyair Abdul Hadi WM pernah menulis, kita sedang mencuri buah-buah dari pohon anak cucu kita. Betapa malu kita dibuatnya. Namun, Jayabaya telah memulai perang Bharatayudha.

Jakob Sumardjo Esais

[Kembali]

Mengapa Indonesia Gagal?

Diunduh dari Harian KOMPAS, Jumat, 18 Juli 2008.

(sri hartati samhadi)

Sebagaimana sejumlah negara berkembang lain di Asia, Indonesia sebenarnya juga menempuh jalur kebijakan industrialisasi yang hampir sama dengan Korsel, yakni promosi ekspor dan substitusi impor pada tahap awal proses industrialisasinya.
Namun, langkah ini tidak berhasil menciptakan struktur industri yang kompetitif. Penyebabnya jelas, tidak adanya kebijakan industrialisasi yang terintegrasi dengan kebijakan sektor lain, seperti perdagangan, pengembangan sumber daya manusia, dan teknologi.
Kajian Chuk Kyo-kim dari Korea Institute for International Economic Policy, Shuvojit Banerjee dari UNSFIR, Shafiq Dhanani dari UNIDO/UNDP, serta Thee Kian Wie dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan, faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan Korea Selatan (Korsel) justru adalah faktor-faktor di mana Indonesia gagal.
Selain tidak adanya suatu pendekatan kebijakan terintegrasi dalam pembangunan industri, terjadi kegagalan strategi industri yang di bawah kepemimpinan negara (pemerintah pusat).
Ketiga, kegagalan dalam mendorong pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan kegiatan riset dan pengembangan (R&D) swasta. Keempat, kegagalan dalam mendorong pembangunan usaha kecil dan menengah (UKM).
Chuk Kyo-kim dan Thee Kian Wie sendiri membagi kebijakan pembangunan industri Indonesia sebelum krisis 1997 ke dalam tiga fase besar, yakni 1966-1974, 1975-1984, dan 1985-1997. Fase pertama ditandai strategi ekonomi pintu terbuka yang ditujukan untuk menarik investasi asing dan utang dalam rangka membiayai impor dan perbaikan infrastruktur.
Fase kedua adalah fase lonjakan harga minyak (oil-boom). Pada fase ini, pemerintah menerapkan kebijakan industri substitusi impor yang dibiayai dari devisa berlimpah dari minyak. Tujuan kebijakan tersebut adalah menghasilkan sendiri di dalam negeri produk-produk yang selama ini harus diimpor sehingga bisa menghemat devisa.
Beberapa industri yang didorong pada masa itu adalah baja, gas alam, kilang minyak, dan aluminium melalui kredit lunak dari bank-bank BUMN. Tujuan dari kebijakan ini adalah membangun kapasitas industri berat nasional berbasiskan proyek-proyek besar sumber daya alam itu.
Namun, tekanan fiskal akibat anjloknya harga minyak mentah di pasar dunia tahun 1982 dan 1986 serta ambruknya nilai tukar dollar AS pasca-Plaza Accord (kesepakatan untuk melakukan penyesuaian nilai tukar dollar AS-yen dalam rangka mengoreksi defisit neraca perdagangan AS-Jepang) tahun 1985, memaksa pemerintah mengubah kebijakan secara dramatis.
Yakni kembali ke kebijakan pintu terbuka melalui liberalisasi perdagangan sekaligus liberalisasi investasi asing. Untuk memenuhi kebutuhan devisa, kebijakan industri yang ditempuh adalah industrialisasi berorientasi ekspor.
Fase ini ditandai dengan diluncurkannya berbagai paket kebijakan deregulasi dalam rangka liberalisasi pasar, termasuk di dalamnya deregulasi perizinan investasi, deregulasi sektor perbankan dan keuangan, yang didukung oleh kebijakan devaluasi berkala nilai tukar rupiah sebesar 5 persen per tahun untuk menjaga daya saing.
Industri manufaktur padat karya Indonesia mengalami masa keemasan di era ini dengan terjadinya relokasi industri dan investasi di sektor industri padat karya, seperti pakaian jadi dan sepatu dari Korsel, Taiwan, Hongkong, dan Singapura. Ekspor manufaktur yang menyumbang hingga 53 persen dari total ekspor (1993) nasional mencatat pertumbuhan riil hampir 30 persen per tahun pada kurun 1980-1993.
Namun, liberalisasi yang terjadi waktu itu sifatnya masih parsial dan gradual. Beberapa sektor industri tetap tertutup bagi asing dan diproteksi ketat, termasuk industri perakitan mobil, semen, baja, rekayasa berat, pabrikasi baja, dan farmasi. Kebijakan industrialisasi pada fase ini sangat dipengaruhi oleh BJ Habibie sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) waktu itu.

Lompatan teknologi
Pada masa BJ Habibie sebagai Menristek, pemerintah menetapkan sepuluh industri sebagai industri strategis yang harus diproteksi. Industri dimaksud adalah industri pesawat terbang, industri maritim, industri pembuatan kapal, sektor transportasi darat, industri telekomunikasi, sektor energi, industri rekayasa, industri mesin pertanian, industri pertahanan, dan industri pendukung yang terkait.
Argumen Habibie waktu itu adalah Indonesia tidak bisa selamanya menggantungkan diri pada industri padat karya untuk menopang pertumbuhan ekonomi tinggi dalam jangka panjang. Untuk mempertahankan kesinambungan pertumbuhan, menurut Habibie, yang diperlukan adalah investasi di teknologi canggih dan industri-industri bernilai tambah tinggi.
Alhasil, sumber penerimaan negara dalam jumlah besar digelontorkan ke industri-industri yang mendapat proteksi ketat dari pemerintah ini. Industri padat karya yang banyak menyerap lapangan kerja menjadi dianaktirikan.
Kebijakan proteksi dan subsidi terhadap kelompok industri strategis itu tetap dipertahankan pada fase ketiga kebijakan industri (1985-1997). Demikian pula kebijakan substitusi impor untuk industri-industri berat.
Namun, proteksi ini dinilai Chuk tak berhasil karena industri-industri yang diproteksi secara ketat itu ternyata tak menyumbang banyak pada pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan industri nasional secara keseluruhan.
Ini berbeda dengan di Korea, di mana industri berat mampu menjadi sektor generatif yang ikut melahirkan berbagai industri lain yang terkait dan menjadi motor bagi pertumbuhan ekonomi.
Di Indonesia, penyumbang terbesar pertumbuhan industri dan ekspor hingga awal 1990-an tetap industri padat karya yang berorientasi ekspor, seperti tekstil dan pakaian jadi, sepatu, dan elektronik yang justru tidak atau relatif tidak diproteksi.
Namun, karena problem struktural, munculnya pesaing baru, dan kurangnya dukungan pemerintah, industri padat karya berorientasi ekspor itu sendiri tidak mampu tumbuh optimal.
Problem struktural yang melingkupi industri padat karya nasional itu, antara lain, adalah tingginya kandungan impor, sempitnya basis produk dan basis pasar ekspor, tak adanya pendalaman teknologi, lemahnya UKM sebagai industri pendukung, serta rendahnya produktivitas buruh.
Chuk Kyo-kim melihat problem struktural industri Indonesia sangat kompleks, lintas sektor dan saling kait-mengait; melibatkan pula kebijakan perdagangan, teknologi, sumber daya manusia, dan persaingan.
Kesan yang ada selama ini, kebijakan di tiap-tiap sektor itu jalan sendiri-sendiri. Padahal, untuk suksesnya suatu proses industrialisasi, perlu kebijakan lintas sektoral yang saling mendukung, konsisten, dan koheren. Lebih parah lagi, ia tidak melihat adanya kebijakan industri yang jelas setelah tahun 2004.
Kebijakan pengembangan industri pada era tersebut, menurut Chuk Kyo-kim, sangat didominasi nuansa kebijakan jangka pendek, itu pun gagal mengatasi isu-isu yang sifatnya struktural dari perspektif pembangunan jangka panjang.
Ke depan, kebijakan industrial targeting memang tak dimungkinkan lagi untuk diterapkan pada era WTO. Namun, menurut dia, itu tidak berarti dukungan kebijakan secara tak langsung untuk mendorong daya saing industri dan pembangunan industri nasional untuk kepentingan pembangunan nasional jangka panjang tak bisa lagi dilakukan.
Kuncinya tetap saja adalah pentingnya pendekatan kebijakan yang sifatnya terintegrasi dan koordinasi kebijakan yang lintas sektoral. Akan tetapi, sekali lagi, untuk bisa mewujudkan ini diperlukan suatu kepemimpinan yang kuat, tegas, visioner, dan efektif.

(sri hartati samhadi)

[Kembali]

Indonesia Mau ke Mana?

EKONOMI
Oleh PRABOWO SUBIANTO

Diunduh dari Harian KOMPAS, 11 Juli 2008.

Laissez-faire menciptakan sedikit orang kaya, banyak orang miskin. Tanpa laissez-faire, di Amerika Latin kemiskinan berkurang, ekonomi tumbuh.
Orang terkaya di dunia, Carlos Slim Helu (68), berasal dari Meksiko. Koran The Wall Street Journal, Agustus tahun lalu, melaporkan kekayaan raja telekomunikasi dari negeri sombrero itu sekitar 60 miliar dollar AS. Ia menyalip investor sukses Wall Street, Warren Buffett, bahkan pemilik Microsoft, Bill Gates, yang sudah 11 tahun menyandang gelar orang terkaya dunia. Kekayaan Bill Gates dikabarkan 58 miliar dollar AS, masih di bawah kekayaan Slim Helu.
Majalah Fortune yang menobatkan Slim Helu sebagai orang terkaya dunia tahun lalu mendeskripsikan apa saja yang dilakukan di Meksiko selalu bersinggungan dengan bisnisnya. Mulai menarik uang tunai di ATM atau bank, minum kopi dan merokok di kafe, mengendarai mobil, naik sepeda, naik kereta api, pesawat terbang, hotel, apalagi telepon. Telefonos de Mexico (Telmex) yang mengontrol 92 persen sambungan telepon negeri itu milik Slim Helu. Perusahaannya yang lain, Telcel, menguasai 70 persen pasar telepon seluler.
Ayah Carlos, Julian Slim, pemuda Maronites Lebanon, merantau ke Meksiko pada 1902 karena menghindari wajib militer Turki-Ottoman. Julian mulai dengan bisnis jual-beli rumah. Tetapi adalah sang anak, Carlos Slim Helu, yang membangun kerajaan bisnis ini.
Ia masih berusia 13 tahun saat ayahnya meninggal. Sekarang ia memiliki sedikitnya 200 perusahaan dengan nilai setara 7 persen produk domestik bruto Meksiko atau sepertiga Mexican Bolsa, bursa saham Meksiko. Menakjubkan.
Naiknya Slim ke puncak dimulai tahun 1988 ketika temannya, Carlos Salinas de Gortari, menjadi Presiden Meksiko. Salinas, teknokrat tamatan Universitas Harvard, ingin memodernisasi negerinya dengan meniru cara Profesor Milton Friedman dari Universitas Chicago menangani ekonomi Cile pada zaman Jenderal Augusto Pinochet, yaitu dengan jalan kapitalisme atau laissez-faire.
Salah satu langkahnya adalah privatisasi BUMN. Ratusan BUMN dilego Salinas dan Slim Helu menjadi orang paling beruntung menjadi pemilik baru BUMN itu, terutama yang bergerak di bidang telekomunikasi.
Pada awal gebrakan Salinas, dalam daftar orang kaya majalah bisnis Forbes cuma ada dua nama Meksiko. Pada 1994, artinya setelah enam tahun masa jabatan Salinas, jumlah itu meloncat menjadi 24 nama, salah satunya Slim Helu.
Negeri dengan 100 juta penduduk ini memang tumbuh. Menurut Forbes 13 April 2007, pendapatan per kapita Meksiko 6.800 dollar AS, jauh di atas Indonesia. Namun, separuh penduduk Meksiko hidup dalam kemiskinan, 20 persen malah hidup dengan kurang dari 2 dollar AS per hari, sementara yang kaya hidup setara kelompok jetset dunia di New York, London, Paris, dan Roma.
Itu pun harus dicatat banyak orang miskin Meksiko diselamatkan oleh lapangan kerja di Amerika Serikat, meski harus menjadi imigran gelap. Para pekerja migran itu setiap tahun memasukkan devisa 20 juta dollar AS ke Meksiko, terbesar kedua setelah ekspor minyak.
Bukti pembagian kue amat timpang bisa diketahui dari tingginya koefisien gini negeri itu seperti dilaporkan Program Pembangunan PBB (UNDP), yaitu 53,1 (tahun 2003), 46,1 (2004), 50,9 (2005). Angka di atas 40 menunjukkan ketimpangan yang jelek.

Orang miskin berkurang
Di sinilah masalahnya. Dalam negara dengan sistem kapitalisme, orang kaya memang tumbuh, tetapi orang miskin tumbuh jauh lebih cepat. Itu terjadi di Meksiko, Hongkong, Afrika Selatan, dan Indonesia. Bahkan juga di Amerika Serikat, negeri mapan dengan pendapatan per kapita 50.000 dollar AS.
Paul Krugman, guru besar ekonomi Universitas Princeton dan kolumnis The New York Times, mengkaji soal itu di dalam bukunya The Conscience of A Liberal, terbit akhir tahun lalu.
Menurut Krugman, selama tiga dekade kekayaan 0,01 persen orang terkaya AS bertambah 7 kali, sementara masyarakat lain hampir tak berubah, malah berkurang karena digerogoti inflasi. Tahun 1970-an, eksekutif puncak berpenghasilan 30 kali rata-rata pendapatan pegawainya. Sekarang lebih dari 300 kali.
Kecenderungan yang sama terjadi di Indonesia. Kalau diperhatikan data UNDP, terlihat koefisien gini kita merambat naik, menandakan proses ketimpangan ekonomi sedang terjadi. Kenaikan harga BBM yang lalu menyebabkan ketimpangan ekonomi memburuk.
Sementara itu, sejumlah negara Amerika Latin telah menyingkirkan laissez-faire, seperti Venezuela, Ekuador, Argentina, dan Bolivia, dan mereka mengalami sukses dalam mengurangi kemiskinan. Ekonomi Venezuela tumbuh 10 persen per tahun, dengan kemiskinan berkurang signifikan.
Argentina bukan saja tumbuh 8 persen per tahun, tetapi keluar dari krisis ekonomi 2002, sekalian berhasil menghapuskan 8 juta orang miskin di negerinya (lihat artikel Mark Weisbrot, ”Doing it Their Own Way”, International Herald Tribune, 28 Desember 2006).
Apakah sistem ekonomi pasar salah? Patrick J Buchanan, intelektual konservatif, dua kali menjadi kandidat presiden Amerika Serikat, berkata, ”Tidak. Yang salah kalau kita menyembahnya.”
Dan itu, kata Buchanan, terjadi di Amerika Serikat sejak zaman Presiden Ronald Reagan, menyebabkan industri hengkang, buruh menganggur, neraca perdagangan defisit, Amerika Serikat hidup dari menumpuk utang, lalu kini dilanda krisis dan terancam terpecah-belah (Patrick J Buchanan dalam Day of Reckoning, St Martin Press, New York, 2007).
Bagi Buchanan, sistem apa pun harus diabdikan untuk kepentingan nasional. Itulah, katanya, yang dilakukan Bapak Pendiri Amerika (George Washington, Hamilton, dan Madison), menyebabkan negeri itu jadi sebesar sekarang. Kini itu dirusak perdagangan bebas. Pertanyaan: Indonesia mau ke mana?

Prabowo Subianto
Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia

[Kembali]

Budaya Kompetitif di Balik "Booming" IT

Oleh Sri Hartati Samhadi
Diunduh dari Rubrik FOKUS di Harian KOMPAS, Jumat, 18 Juli 2008.

Banyak orang mengaitkan kemajuan dan capaian spektakuler Korea Selatan di berbagai bidang dengan budaya bangsa Korsel yang maunya semua serba cepat atau dalam istilah Cha Young-chul, Deputi Direktur Jenderal Kementerian Urusan Luar Negeri dan Perdagangan Korsel, ”speedy speedy culture”. Dalam bahasa Korea, ppalli ppalli.
Speedy speedy culture juga tercermin dalam sikap mereka sehari- hari. Tak pernah berhenti bergerak, selalu tampak sibuk dan selalu mau cepat-cepat. Bahkan, kebiasaan orang Korsel minum soju (minuman alkohol khas Korea) dari gelas kecil dalam satu kali tegukan pun dilihat sebagai cermin dari budaya mau serba cepat ini.
Pengamat budaya Korsel lebih melihat speedy speedy culture ini dari sisi positif, yakni gambaran kultur bangsa Korsel yang selalu tepat waktu, efisien, disiplin, rajin bekerja, dan sangat kompetitif.
Awalnya, menurut Cha Young-chul, pelaku bisnis Barat yang tak terbiasa sering melihat ini sebagai sebuah sikap yang kasar atau tidak sopan. Tetapi, mereka kemudian melihat hasilnya pada perekonomian Korsel dan banyak yang kemudian berbalik ingin belajar dari Korsel.
”Speedy speedy culture ini menular seperti virus. Orang asing yang lama tinggal di Korsel akan tertulari. Anda juga tak akan bisa hidup di Korsel kalau tidak serba cepat-cepat karena kultur budaya dan persaingan sangat kompetitif,” ujar Cha.
Sudah banyak buku mengulas mengenai budaya kompetitif bangsa Korsel sebagai faktor kekuatan dan keunggulan untuk menghasilkan berbagai terobosan dalam inovasi teknologi. Cha mencontohkan yang terjadi dengan teknologi informasi dan komunikasi, seperti telepon genggam.
”Orang Korea sangat tak sabaran. Mereka sangat haus teknologi baru setiap saat. Sementara seperti Nokia perlu tiga bulan hanya untuk mendapatkan persetujuan untuk mengembangkan produk baru. Itu terlalu lama bagi orang Korea. Mereka kemudian mengembangkan sendiri. Seperti gadget dan fiture games atau tampilan telepon genggam, di sini setiap hari orang bisa ganti,” ujar Cha dalam pertemuan dengan peserta Next-Generation Leaders Program dari Indonesia di Seoul, akhir bulan lalu.
Korea adalah negara pertama yang meluncurkan produk layanan telepon mobile CDMA secara komersial pada tahun 1996. Dua tahun kemudian, jasa layanan internet broadband yang pertama di dunia juga diluncurkan di negara ini.
Disusul capaian spektakuler lain, seperti digital broadcasting (2001), peluncuran e-government (2002), pembangunan layanan percontohan Wireless Broadbank Internet/Wibro (2004), dan peluncuran Digital Multimedia Broadcasting/DMB (2005).
Booming industri teknologi komunikasi dan informasi (ICT) menjadi salah satu faktor penting di balik cepat pulihnya ekonomi Korsel dari krisis finansial 1997 dan menjadi perekonomian yang jauh lebih kuat. Dalam tiga tahun, transaksi e-commerce meningkat dari 7,2 juta transaksi (2003) menjadi 12,8 juta (2006).
Ekspor produk ICT pun melonjak dari 48,4 miliar dollar AS (2001) menjadi 113,3 miliar dollar AS (2006). Sumbangan komponen ICT dalam produk domestik bruto (PDB) riil nasional melonjak dari 10,1 persen (2001) menjadi 16,2 persen pada kurun waktu yang sama.

Kemampuan adaptasi
Pertumbuhan pesat internet dan industri ICT ini dipicu oleh tiga hal. Pertama, cepatnya adaptasi masyarakat terhadap teknologi baru. Antusiasme ini tak bisa dilepaskan dari budaya self-education bangsa Korsel. Revolusi di bidang teknologi digital tak mungkin terjadi tanpa ada dukungan konsumen yang sangat terbuka pada teknologi dan inovasi baru.
Hampir semua warga Korsel memiliki sedikitnya satu telepon genggam. Tingkat penetrasi internet di level rumah tangga mencapai hampir 80 persen, sementara di kalangan industri hampir 100 persen.
Internet dengan cepat menggantikan TV sebagai sumber utama informasi. Dari ibu rumah tangga, siswa SD, pedagang kecil, hingga pekerja kantoran dan kantor pemerintahan sudah memanfaatkan jasa internet ini. Dalam empat tahun, pendapatan bisnis jasa internet melonjak 10.000 persen dari 36,4 miliar won (1999) menjadi 3.700 miliar won (2003).
Faktor kedua adalah ketatnya persaingan antarpenyedia jasa internet, seperti Korea Telecom, Hanaro, dan Thrunet, yang menyebabkan konsumen bisa menikmati harga murah. Ditambah lagi biaya konstruksi jaringan yang bisa ditekan rendah dengan tingginya kepadatan populasi karena 50 persen penduduk Korsel tinggal di apartemen.
Selain itu, tak kalah penting adalah dukungan kebijakan pemerintah lewat strategi IT839 dan e-korean program melalui pembangunan jaringan infrastruktur informasi dan komunikasi berkecepatan tinggi (high-speed information and communication network) sejak 1995.
Dukungan kebijakan itu termasuk dengan menghilang- kan segala kendala aturan dan kebijakan yang menghambat pertumbuhan industri ITC. Jadi, kuncinya adalah kemitraan kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakatnya.
Hasilnya, Korsel berhasil mewujudkan ambisi menjadi information society pada abad ke-21, jauh lebih cepat dari yang ditargetkan. Dalam Indeks Informatisasi global, posisi Korsel terus naik dari urutan 22 (1998) menjadi 12 (2003) dan 3 (2005). Untuk Digital Opportunity Index yang disusun International Telecommunication Union, Korsel di urutan teratas selama dua tahun berturut-turut.
Sebagai kota, ibu kota Seoul juga masih tetap teratas dalam hal e-governance, mengalahkan Hongkong, Helsinki, Singapura, Madrid, dan London.
Keberadaan Korea Ubiquitous Dream Hall Exhibition di Seoul yang memamerkan berbagai teknologi serba digital dan mekanis, termasuk robot-robot untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehari-hari, adalah gambaran kehausan bangsa Korsel akan inovasi dan teknologi yang semakin canggih di bidang ICT. Kemajuan teknologi ini akan membuat Korsel semakin cepat berlari.
Tetapi, budaya ppali ppali bukannya tanpa ekses. Masyarakat mengeluhkan banyaknya penyalahgunaan internet. Merebaknya spam dan situs porno yang jumlahnya mencapai sekitar 170.000 situs tahun 2005 dan bertambah 250 situs baru setiap hari hanya salah satu contoh. Sekitar 27,5 persen siswa SMP dan 23,8 persen siswa SMA Korsel dilaporkan juga sudah pada tahap ketagihan internet. (TAT)

[Kembali]